"Lolosnya Akil lebih berat disebabkan adanya konsensi-konsensi politik antara Akil dan Komisi III. Penting bagi KPK untuk mendalami lebih lanjut kemungkinan adanya 'konsesi-konsesi hitam' dibalik lolosnya Akil tanpa fit dan propert test di Komisi 3 DPR tersebut," kata pengamat ILR Erwin Natoesmal Umar, saat dihubungi, Senin (14/10/2013).
Dugaan adanya kejanggalan karena Akil dipilih tanpa fit and proper test dan tanpa mendengar pertimbangan masyarakat. Menurut Erwin hal ini penting untuk dipertanyakan kembali ke Komisi III DPR.
"Bisa jadi karena dia mantan anggota komisi III DPR, maka dia bisa lolos," ujarnya.
Menurut Erwin, setiap hakim MK harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan. Oleh sebab itu Komisi III diharapkan mau meminta maaf kepada publik karena terkait sistem seleksi yang cenderung kurang bagus.
"Jika dihubungkan dengan tudingan suap pemekaran daerah pada tahun 2006 dan tudingan Refly Harun pada tahun 2010 lalu, maka jelas Akil tidak bisa lolos syarat ketat konstitusi tersebut, karena integritasnya tercela," ujarnya.
Terkait hal ini anggota komisi III Fraksi Gerindra Martin Hutabarat mengamini adanya dugaan kejanggalan dalam perpanjangan masa jabatan Akil saat itu. Menurutnya proses perpanjangan tidak ditempuh secara wajar.
"Saya mengamini pernyataan Refly Harun bahwa ada kejanggalan di Komisi III DPR dalam memperpanjang masa jabatan Akil Mochtar sebagai hakim konstitusi tanpa melalui fit and proper test. Proses penetapan memperpanjang masa jabatan Akil ini tergolong aneh," kata Martin Hutabarat dalam pesan singkat kepada detikcom, Minggu (13/10).http://news.detik.com/read/2013/10/14/063332/2385749/10/kpk-diminta-telusuri-kejanggalan-proses-perpanjangan-jabatan-akil
Tidak ada komentar:
Posting Komentar